TEMPO.CO, Bandung - Seorang dosen di Universitas Padjadjaran gagal menjadi Wakil Dekan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK). Promosi jabatannya tersandung oleh jejak aktivitasnya di organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan pemerintah pada 2017.
Saat penyaringan wakil dekan, dosen itu tidak mencantumkan riwayat berorganisasi dengan HTI. Pada Sabtu 2 Januari 2021, Rektor Unpad Rina Indiastuti melantik Dekan dan Wakil Dekan baru pada 17 fakultas.
Seremoni itu digelar langsung di pelataran Rektorat Unpad di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Asep Agus Handaka Suryana ikut dilantik sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dan Organisasi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK).
Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad Dandi Supriadi menyatakan sebelum hari pelantikan, dekan setiap fakultas diminta untuk mencari wakil dekannya. “Yang kira-kira valid menjadi wakil dekan menyampaikan CV segala macam,” ujarnya saat dihubungi Senin, 4 Januari 2021.
Setelah penyaringan data calon di fakultas, dekan berdiskusi langsung dengan rektor. Bagian Sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran juga memeriksa riwayat hidup para calon dan tidak menemukan hal yang salah. Namun setelah pelantikan, lanjut Dandi, Unpad mendapat data tambahan dari masyarakat. “Tercatat beliau dulu pengurus organisasi HTI,” ujarnya.
Laporan itu selanjutnya diverifikasi ke Asep Agus Handaka Suryana dan diakui. Pada catatan riwayat hidupnya, Asep tidak mencantumkan soal kiprahnya di HTI. “Mungkin karena organisasinya juga sudah dibubarkan beberapa tahun lalu jadi mungkin tidak merasa relevan untuk disampaikan,” tutur Dandi.
